Reportase.today Situbondo, Jatim — Jum’at 5 September 2025: Menjelang dimulainya serangkaian proyek jasa konstruksi yang dibiayai APBD Situbondo bulan ini,Aktivis Anti Korupsi sekaligus pemerhati kebijakan publik, Eko Febrianto, kembali mengingatkan Bupati Situbondo agar berhati-hati dalam melangkah. Ia menekankan, jangan sampai kepemimpinan yang baru ini bernasib sama seperti pemerintahan sebelumnya yang banyak menuai sorotan publik terkait lemahnya integritas dan dugaan penyimpangan.
Dalam keterangannya kepada wartawan sore ini, Eko menyebut bahwa pengadaan proyek APBD harus dijalankan dengan perencanaan yang matang dan tidak keluar dari koridor hukum. Ia mengingatkan agar setiap proyek benar-benar mengacu pada regulasi, terutama Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta aturan turunannya.Dan yang terbaru ada pula perpres 46/2025.
“Kalau proyek ini disusun tanpa perencanaan yang transparan, akuntabel, serta tidak sesuai aturan, yang rugi adalah rakyat Situbondo. Pengadaan harus efektif, efisien, ekonomis, terbuka, bersaing, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dimainkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan lewat kongkalikong,” tegasnya.
Eko juga menekankan pentingnya pengawasan ketat, baik dari Inspektorat Daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, pengawasan merupakan langkah paling penting untuk mencegah penyelewengan anggaran yang pernah menjadi sorotan besar di masa lalu.
Tidak lupa, Eko menagih janji moral yang pernah diucapkan Bupati Situbondo saat kampanye. Ia mengutip tagline sang bupati, “Tak Congocoah ben Tak Co’ngeco’ah” (tidak mau berbohong dan tidak mau mencuri), yang menurutnya bukan sekadar slogan politik, tetapi kontrak moral kepada rakyat Situbondo.
“Tagline itu jangan hanya jadi pajangan. Itu ikrar dan sumpah yang harus dibuktikan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Kalau sampai diingkari, maka rakyat sendiri yang akan menilai,” ujarnya dengan nada tegas.
Selain proyek, Eko juga menyoroti kebijakan mutasi pejabat eselon II dan III yang belakangan menimbulkan pertanyaan publik. Ia mengingatkan, janji kampanye yang dulu digaungkan adalah mutasi dilakukan secara terbuka, profesional, dan live agar publik bisa menyaksikan prosesnya. Namun kenyataannya, kini pejabat justru dipanggil satu per satu secara tertutup.
“Kalau memang mutasi ini benar-benar murni, mengapa tidak terbuka seperti janji dulu? Bukankah semestinya pejabat dipilih berdasarkan integritas, kompetensi, rekam jejak, serta jaringan yang dimiliki, bukan karena kedekatan pribadi atau titipan?” sindirnya.
Menurut Eko, rotasi pejabat harus selaras dengan visi-misi bupati, kebutuhan organisasi, serta pengembangan karir ASN. Ia menegaskan, mutasi berbasis like and dislike akan merusak profesionalisme birokrasi dan berdampak pada pelayanan publik.
Eko juga mengingatkan bahwa masyarakat Situbondo belum melupakan catatan buruk pemerintahan sebelumnya. Mulai dari proyek yang kualitasnya rendah, pembangunan yang mangkrak, hingga adanya catatan serius dari hasil audit BPK.
“Kasus-kasus itu nyata. Jalan desa yang baru setahun sudah rusak, gedung sekolah retak sebelum dipakai, hingga alat pertanian yang pengadaannya tidak sesuai kebutuhan petani. Semua ini akibat perencanaan dan pelaksanaan yang tidak transparan. Jangan sampai sekarang terulang,” tegas Eko.
Sebagai penutup, Eko menyatakan bahwa dirinya bersama elemen masyarakat akan tetap kritis dan tidak akan diam jika pemerintahan saat ini mengabaikan prinsip-prinsip integritas.
“Kalau prinsip keterbukaan dan akuntabilitas diabaikan, maka jangan salahkan kami yang akan menjadi garda terdepan menghadapi penguasa. Kami siap bersuara lebih keras, bahkan turun ke jalan jika diperlukan. Jangan ulangi kesalahan lama, Situbondo harus maju dengan pemerintahan yang bersih,” pungkasnya.
Kini, semua mata publik Situbondo tertuju pada langkah bupati. Apakah benar-benar menepati janji dan menjaga integritas, atau justru mengulang sejarah yang pahit.
(Red/Tim-Biro Siti Jenar Group Multimedia Situbondo Jatim)
