Reportase.today Jakarta, Jumat 31 Oktober 2025 — Gelombang keluhan masyarakat Jawa Timur terus mengalir setelah ratusan kendaraan dilaporkan mogok dan mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Fenomena ini memicu keprihatinan publik dan menjadi sorotan nasional, karena banyak pengendara mengaku mesin kendaraan mereka tiba-tiba tersendat, bahkan mati total sesaat setelah pengisian BBM.
Menanggapi persoalan serius ini, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak Pertamina dan pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tegas untuk mengusut tuntas penyebab rusaknya BBM yang beredar di wilayah Jawa Timur. Ia menilai, peristiwa tersebut merupakan tamparan bagi sistem pengawasan mutu BBM di tubuh Pertamina yang semestinya berjalan ketat.
“Kami menerima banyak laporan dari masyarakat, terutama di wilayah Jawa Timur. Banyak kendaraan yang mendadak tersendat setelah mengisi BBM di SPBU. Ini menimbulkan keresahan luas dan harus segera diselidiki. Pertamina wajib menjamin bahwa produk yang dijual aman dan berkualitas,” tegas Nasim di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Legislator asal Jawa Timur itu menegaskan, Komisi VI DPR RI akan memanggil Pertamina dalam rapat dengar pendapat (RDP) guna meminta klarifikasi resmi dan memastikan transparansi atas kejadian tersebut. Ia menyebut, publik berhak mendapatkan informasi yang jernih agar tidak terjadi spekulasi yang menyesatkan.
“Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang terbukti ada kesalahan di pihak Pertamina atau SPBU, maka mereka harus bertanggung jawab penuh dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang dirugikan,” ujar Nasim.
Ia menambahkan, insiden seperti ini tidak boleh dianggap sepele, sebab berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai BUMN strategis di sektor energi nasional. Oleh karena itu, Nasim meminta Pertamina segera memperketat pengawasan dan penyaluran BBM, terutama dalam proses distribusi dari tangki pengisian ke SPBU.
“Kalau nanti hasil investigasi menemukan adanya kelalaian atau permainan dalam rantai distribusi, maka harus diberi sanksi tegas, termasuk pencabutan izin SPBU yang terbukti menyalurkan BBM tidak sesuai standar. Jangan ada toleransi bagi pelaku yang mempermainkan kualitas BBM,” ujarnya tegas.
Nasim juga menyambut baik langkah awal Pertamina yang telah membuka posko pengaduan dan melakukan pengecekan di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Namun, ia mengingatkan agar tindak lanjut terhadap laporan masyarakat dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak sekadar formalitas. “Konsumen yang merasa dirugikan harus dilindungi haknya dan diberikan kepastian ganti rugi jika terbukti ada kerusakan akibat BBM bermasalah,” tandasnya.
Lebih jauh, Nasim menilai kasus ini sebagai peringatan agar sistem pengawasan mutu BBM di lapangan tidak bersifat reaktif, melainkan preventif. Ia menginginkan Pertamina menerapkan kontrol kualitas yang rutin dan terukur agar setiap SPBU benar-benar mematuhi standar nasional yang berlaku.
“Kalau pengawasan baru dilakukan setelah masyarakat dirugikan, berarti sistem belum berjalan efektif. Pengawasan harus bersifat antisipatif agar ke depan tidak ada lagi peristiwa seperti ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dikabarkan telah menurunkan tim untuk meninjau langsung dan mengambil sampel BBM di sejumlah SPBU wilayah Surabaya, Gresik, dan sekitarnya.
Nasim Khan berharap hasil investigasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki sistem distribusi serta pengawasan mutu BBM nasional. “Kita harus memastikan bahwa setiap liter BBM yang dijual di SPBU memenuhi standar kualitas, aman bagi kendaraan, dan tidak merugikan masyarakat,” tutupnya.
(Redaksi/Tim Sitijenar Group Multimedia)
