Reportase.today Jakarta, Kamis 21 Agustus 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik kotor di tubuh birokrasi. Kali ini, lembaga antirasuah itu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel.
Penangkapan berlangsung di Jakarta pada Kamis (21/8) dan langsung menyita perhatian publik. Noel tidak sendirian, KPK juga mengamankan seorang pejabat eselon II Kementerian Ketenagakerjaan serta sejumlah pihak lain yang diduga ikut terlibat. Total, ada 10 orang yang ikut diamankan dalam operasi senyap tersebut.
Dalam OTT ini, KPK menemukan barang bukti mencengangkan. Puluhan kendaraan mewah, terdiri dari mobil premium hingga motor Ducati, berhasil disita bersama dengan uang tunai bernilai besar. Barang-barang tersebut kini diamankan untuk ditelusuri kaitannya dengan dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto menegaskan bahwa OTT ini bukan operasi sembarangan. “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati. Semua barang tersebut kami amankan dan saat ini sedang kami dalami kaitannya dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3,” ungkap Fitroh saat dikonfirmasi.
Dugaan pemerasan yang menjerat Noel ini diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis. KPK menemukan indikasi kuat bahwa sejumlah perusahaan dipaksa menyerahkan uang dengan iming-iming percepatan atau kelancaran pengurusan sertifikasi K3. Praktik semacam ini jelas merugikan dunia usaha sekaligus mencoreng upaya pemerintah menciptakan iklim kerja yang sehat, aman, dan profesional.
KPK kini fokus mendalami aliran dana serta siapa saja pihak yang ikut terlibat. Publik menduga kasus ini tidak berhenti hanya pada Noel, melainkan juga melibatkan lingkaran pejabat lain di Kementerian Ketenagakerjaan.
Immanuel Ebenezer dikenal luas sebagai figur relawan politik. Ia kerap membentuk kelompok dukungan yang identik dengan nama “mania.” Mulai dari Jokowi Mania, Ganjar Mania, hingga Prabowo Mania 08, Noel kerap tampil sebagai penggerak opini dan basis relawan.
Karier politiknya mulai bersinar saat memimpin Jokowi Mania (JoMan) pada Pilpres 2019. Dari sanalah ia semakin dikenal publik dan akhirnya dipercaya masuk ke jajaran pemerintahan sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun, perjalanan politik Noel tidak pernah lepas dari kontroversi. Ia sering berpindah haluan dukungan politik dan menimbulkan kesan oportunis di mata publik.
Kini, penangkapan Noel menjadi antiklimaks dari citra “pahlawan rakyat” yang selama ini coba ditampilkan. Publik menilai, sosok yang sering mengklaim diri sebagai pejuang keadilan justru terbukti tersandung kasus yang berpotensi merugikan banyak pihak.
Puluhan mobil mewah dan motor Ducati yang disita dari tangan Noel memunculkan pertanyaan besar: dari mana sumber kekayaan tersebut? Sebagai pejabat negara, harta dengan nilai fantastis itu menimbulkan kecurigaan kuat adanya praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Selain itu, uang tunai yang diamankan turut memperkuat dugaan bahwa praktik pemerasan terhadap perusahaan memang berlangsung dalam skala besar dan terorganisir. Hingga kini, KPK masih menghitung total nominal uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Usai penangkapan, Noel langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan. Dengan pengawalan ketat, ia bersama pejabat lain yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan intensif. Status hukum mereka baru akan ditentukan dalam waktu 1×24 jam sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Kasus ini menambah panjang daftar pejabat publik yang harus berhadapan dengan KPK akibat penyalahgunaan kekuasaan. Penangkapan Noel menjadi tamparan keras, bukan hanya bagi kementerian tempatnya bertugas, tetapi juga bagi pemerintah yang berkomitmen menegakkan tata kelola pemerintahan bersih.
Publik kini menanti langkah lanjutan KPK, apakah Noel akan segera ditetapkan sebagai tersangka, dan sejauh mana kasus ini menyeret pihak lain dalam lingkaran kekuasaan Kemenaker.
(Red/Tim-Biro Pusat Sitijenar Group Multimedia)
