SUMENEP – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan, melakukan kunjungan langsung ke kantor PT. PLN (Persero) UP3 Madura di Pamekasan. Kedatangan para wakil rakyat ini, dipimpin oleh Hosnan Abrori, bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi, khususnya di Pulau Sapudi dan Raas.
Hosnan Abrori, salah satu anggota DPRD dari Dapil Kepulauan, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan langkah serius untuk memastikan persoalan listrik di wilayah kepulauan ditangani dengan sungguh-sungguh. “Kami sengaja datang langsung ke PLN, biar persoalan listrik di kepulauan ini ditangani dengan serius. Soalnya listrik ini kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Hosnan usai audiensi dengan pihak PLN.
Dalam pertemuan tersebut, Hosnan membeberkan kondisi kelistrikan di Pulau Sapudi yang saat ini mengalami defisit daya. Kebutuhan daya listrik di Pulau Sapudi mencapai sekitar 2.600 KWP, namun kapasitas yang tersedia baru 2.200 KWP. Parahnya lagi, dari lima mesin pembangkit yang ada, dua di antaranya dalam kondisi rusak.
Menanggapi hal ini, pihak PLN, menurut Hosnan, menyampaikan kabar baik. Akan ada penambahan satu unit mesin baru berkapasitas 460 KWP. Diharapkan, dengan tambahan mesin ini, pasokan listrik di Pulau Sapudi dapat kembali normal pada akhir bulan ini. “Kami akan terus awasi dan dorong terus agar kebutuhan listrik masyarakat di kepulauan bisa segera terpenuhi,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan tersebut.
Sementara itu, kondisi di Pulau Raas menunjukkan gambaran yang berbeda. Kebutuhan listrik di sana sekitar 662 KWP, sedangkan kapasitas yang tersedia mencapai 1.160 KWP. Dengan lima mesin aktif dan dua di antaranya sebagai cadangan, Pulau Raas sebenarnya memiliki kapasitas yang mencukupi.
“Kalau dari segi kapasitas, Raas ini sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau masih ada dusun atau desa yang belum teraliri listrik, khususnya di wilayah daratan Raas, kami minta segera dilakukan koordinasi untuk pemasangan jaringan,” imbuh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep itu.
Lebih lanjut, Hosnan juga menyoroti progres listrik di wilayah Masalembu. Jika tidak ada kendala, listrik di Masalembu ditargetkan bisa menyala pada tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) akan disediakan oleh SKK Migas, sementara jaringan listriknya menjadi tanggung jawab PLN. “Tapi yang jadi kendala sekarang masih soal pembebasan lahan,” ungkapnya.
Sebagai wakil dari masyarakat kepulauan, Hosnan Abrori menegaskan komitmennya untuk terus mengawal upaya pemerataan layanan listrik ini. Ia juga menekankan pentingnya kesetaraan layanan publik antara wilayah daratan dan kepulauan, agar seluruh masyarakat Sumenep dapat menikmati akses listrik yang memadai.
