Reportase.today Situbondo Jatim Senin 14 April 2025: Gelombang Kekecewaan terhadap Kejaksaan Negeri Situbondo kini kelihatannya mulai memuncak. Kelompok masyarakat sipil Kami Oposisi secara resmi akan segera melaporkan tiga pejabat Kejari Situbondo ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), Senin (14/04/2025). Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan tidak transparannya penanganan kasus dugaan korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Situbondo tahun anggaran 2024.
Ketiga pejabat yang dilaporkan adalah Kepala Kejari Situbondo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel). Mereka dinilai menutup-nutupi perkembangan penanganan kasus yang telah menjadi perhatian publik.
“Kami sudah berupaya menanyakan secara langsung maupun melalui surat resmi, tapi tidak pernah dijawab. Ini mencederai semangat transparansi,” ujar Amirul Mustafa, Koordinator Kami Oposisi, kepada wartawan usai menyerahkan surat permohonan informasi di Kantor Kejari Situbondo.
Menurut Amir, pihaknya tidak sedang mencari sensasi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Ia menilai Kejari Situbondo harusnya lebih terbuka, mengingat perkara ini menyangkut pengelolaan dana publik.
“Ini murni gerakan moral. Kami ingin memastikan proses hukum tidak mandek dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan kekuasaan,” tegas Amir.
Ia juga menambahkan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan dari pihak kejaksaan, maka pihaknya akan meminta KKRI turun langsung ke Situbondo untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi.
“Situbondo sedang membangun citra daerah yang bersih, tapi kalau aparat hukumnya sendiri tidak terbuka, maka citra itu hanya akan menjadi slogan belaka,” ucapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kasi Intel Kejari Situbondo, Huda Hazamal (Hedy), SH, MH belum memberikan jawaban atas upaya konfirmasi awak media. Pesan dan panggilan yang dilayangkan tidak mendapat balasan.
Kasus dugaan korupsi Pokir DPRD Situbondo ini mencuat sejak awal tahun 2024 dan terus menjadi sorotan masyarakat. Namun, tidak adanya informasi resmi dari Kejari membuat publik bertanya-tanya sejauh mana keseriusan penanganannya.
(Redaksi – Sitijenarnews Group, Situbondo)
