Reportase.today Jakarta, Jumat 26 September 2025 — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana perubahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN). Menurutnya, langkah strategis ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN agar lebih profesional, transparan, dan berdaya saing global.
Dalam pernyataannya, Nasim Khan menegaskan bahwa keberadaan BP BUMN diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan yang independen dan bebas dari kepentingan politik maupun birokrasi. Ia menilai konsep BP BUMN akan mirip dengan sebuah holding company yang benar-benar berorientasi pada pengelolaan aset negara secara efisien dan berkelanjutan.
“Dengan pengelolaan yang lebih objektif, keputusan bisnis diyakini dapat lebih rasional dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang,” ujar Nasim Khan.
Ia menjelaskan, reformasi kelembagaan ini akan mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di seluruh BUMN. Melalui GCG, lanjutnya, BUMN akan menjadi lebih efisien dalam operasional, transparan dalam pengelolaan keuangan, dan akuntabel dalam memanfaatkan aset negara.
Politisi yang juga dikenal vokal dalam memperjuangkan kepentingan daerah itu menambahkan bahwa pemisahan peran antara pemerintah dan BUMN menjadi kunci utama keberhasilan. Pemerintah harus fokus menjalankan fungsi sebagai regulator dan pembuat kebijakan, sedangkan BP BUMN bertindak sebagai pengelola bisnis yang lebih lincah dan kompetitif.
“Pemisahan fungsi regulasi dan bisnis penting dilakukan agar tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan antara pengawasan dan pengambilan keputusan bisnis,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III, yang meliputi Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi itu.
Selain mengejar keuntungan dan dividen bagi negara, Nasim Khan menegaskan bahwa BUMN juga harus tetap menjalankan peran sosial dengan mendukung pembangunan daerah serta menyediakan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
“Dengan tata kelola yang lebih profesional, BUMN Indonesia diyakini akan semakin kompetitif di pasar internasional dan mampu melakukan ekspansi global secara terukur,” tambahnya optimistis.
Ia menilai, pengelolaan BUMN yang lebih profesional di bawah BP BUMN akan membawa manfaat ganda bagi perekonomian nasional. Di satu sisi, BUMN dapat meningkatkan kontribusi dividen kepada negara. Di sisi lain, keberhasilan BUMN akan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap APBN untuk mendanai proyek-proyek pembangunan strategis, seperti infrastruktur dan energi.
“BUMN harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa, bukan sekadar simbol politik,” tegas Nasim Khan.
Dengan dukungan politik yang kuat di parlemen, wacana transformasi Kementerian BUMN menjadi BP BUMN diharapkan dapat segera terwujud melalui regulasi yang jelas dan penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik. Reformasi ini diharapkan akan menjadi tonggak penting bagi kebangkitan BUMN Indonesia untuk tampil sebagai pemain utama dalam kompetisi ekonomi global sekaligus motor penggerak pembangunan nasional.
(Red/Tim-Biro Pusat Siti Jenar Group Multimedia)
