Reportase.today Situbondo, 30 April 2025: Aroma tak sedap kembali tercium dari pengelolaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Situbondo. Dugaan praktik jual beli proyek desa mencuat ke permukaan dan menuai kritik keras dari aktivis anti korupsi dan pemerhati kebijakan publik, Eko Febrianto, yang juga menjabat sebagai Ketua LSM SITI JENAR.

Eko Febrianto siang tadi mendatangi langsung kantor Inspektorat Kabupaten Situbondo. Ia menyerahkan sejumlah bukti yang mengindikasikan adanya transaksi ilegal berupa penyerahan proyek DD kepada pihak ketiga oleh oknum perangkat desa. Padahal, secara hukum, dana desa diwajibkan untuk dikelola secara swakelola dan padat karya, bukan melalui sistem kontrak.
“Saya datang membawa bukti nyata bahwa proyek dana desa diperjualbelikan. Ini jelas melanggar aturan dan merugikan rakyat,” ujar Eko dengan nada geram.
Menurut Eko, praktik ini bukan hanya mengabaikan aturan teknis, tetapi juga menghilangkan peluang kerja bagi masyarakat desa. Ia menyebutkan, banyak proyek yang akhirnya dikerjakan secara asal-asalan karena dijalankan oleh pihak ketiga yang hanya mengejar keuntungan, tanpa memperhatikan kualitas pembangunan.
Ia menyoroti salah satu contohnya kasus di Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, di mana dua proyek beranggaran lebih dari Rp255 juta diduga hanya menggunakan 60–70 persen dana untuk pengerjaan. Sisanya, menurut pengakuan sejumlah sumber, digunakan untuk setoran dan potongan tidak resmi.
“Kami temukan indikasi kuat adanya ‘jatah’ per proyek. Ini sudah bukan rahasia umum lagi di kalangan rekanan,” ungkap Eko.
Saat dikonfirmasi, Camat Jangkar, Wira, dengan tegas membantah keterlibatannya. Ia mengaku namanya dicatut oleh oknum pejabat desa dan segera akan memanggil Kades serta perangkatnya untuk dimintai keterangan resmi.
“Saya akan klarifikasi langsung. Ini penting agar masyarakat tidak salah menilai dan kebenaran bisa terungkap,” tegas Wira.
Pihak Inspektorat melalui auditor investigasi Soni Fakhrurrozi juga merespons cepat laporan tersebut. Menurut Soni, pihaknya telah menerima bukti dari Eko Febrianto dan akan segera menindaklanjutinya dengan proses verifikasi dan penyelidikan mendalam.
“Laporan ini penting untuk kami tindak lanjuti. Kami akan pastikan semuanya berjalan sesuai prosedur hukum,” ucap Soni.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, tim awak media belum berhasil mendapatkan keterangan resmi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kepala DPMD Suriatno tidak berada di tempat saat awak media berusaha menemuinya, meskipun masih dalam jam kerja. Hal ini sangat disayangkan, mengingat DPMD memiliki peran penting dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.
Eko menegaskan bahwa pengabaian semacam ini hanya akan memperparah kondisi desa dan memperbesar ruang bagi oknum untuk bermain anggaran.
“Kalau tidak segera ditindak, ini bisa menjalar ke desa-desa lain. Kita ingin pembangunan di Situbondo bersih dan transparan,” tutupnya.

Dengan sorotan tajam yang semakin menguat, masyarakat kini menanti langkah nyata dari Inspektorat, DPMD, hingga aparat penegak hukum untuk mengungkap tuntas dugaan perdagangan proyek desa yang disebut semakin sistematis dan terorganisir.
(Red/tim-Biro Sitijenarnews group Situbondo Jatim)