Reportase.today Situbondo, Jawa Timur – Sabtu, 12 April 2025: Pasca bulan Ramadan dan Hari Lebaran usai seharusnya menjadi ruang teduh untuk refleksi dan perbaikan, ruang publik. Situbondo justru diwarnai riuh rendah polemik soal THR dan pengadaan mobil dinas. Saling sindir antar pihak, dugaan pencatutan nama wartawan, hingga tudingan-tudingan liar membuat suasana menjadi panas dan penuh spekulasi.
Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah ini sekadar ketidaksepahaman? Atau kita sedang menyaksikan krisis komunikasi yang lebih dalam antara media, birokrasi, dan masyarakat?
Sorotan Kritis dari CEO SITIJENAR GROUP MULTIMEDIA Eko Febriyanto:
Tokoh media lokal sekaligus Ketua Umum LSM SITI JENAR, Eko Febriyanto, angkat suara dalam situasi ini. Dalam pandangannya, peristiwa ini mencerminkan dua hal: lemahnya literasi komunikasi publik dan belum matangnya etika politik informasi di Situbondo.
“Semua pihak seolah berlomba-lomba ingin tampil benar, tapi melupakan kepentingan bersama. Pemerintah defensif, media ofensif, dan masyarakat bingung harus percaya siapa,” ungkap Eko, yang juga CEO PT Siti Jenar Group Multimedia.
THR dan Mobdin: Antara Fakta, Simbol, dan Framing:
Eko menilai, isu THR dan mobdin sebenarnya bukanlah masalah besar jika dikomunikasikan dengan terbuka. Namun ketika informasi disampaikan tanpa konteks atau dibungkus dengan praduga, maka yang muncul bukan pemahaman, melainkan konflik.
Ia menyebut, langkah pemerintah mengganti mobdin dari Alphard ke Fortuner sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 adalah langkah normatif yang patut diapresiasi, apalagi jika memang efisiensinya dialihkan untuk penanganan banjir. Namun ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan kebijakan agar tidak memunculkan ruang spekulasi.
“Pemerintah harus paham, kebijakan yang baik bisa rusak hanya karena komunikasi yang buruk,” tegasnya.
Di sisi lain, Eko juga menyesalkan sikap sebagian media yang menurutnya mulai kehilangan objektivitas. Ia menyebut adanya indikasi framing sepihak bahkan dugaan agitasi yang dilancarkan oleh oknum media tertentu.
“Ketika berita menjadi alat tawar atau serangan, maka yang rugi adalah publik. Apalagi jika itu dibumbui dengan tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu tanpa bukti,” jelas Eko.
Segera Lakukan Evaluasi Sistemik dan Budaya Politik:
Lebih jauh, Eko mengajak semua pihak untuk jujur menilai kondisi Situbondo hari ini. Ia menyebut bahwa perubahan kepemimpinan harusnya menjadi momen korektif. Namun perubahan sistem juga harus diiringi dengan perubahan pendekatan dan relasi kuasa yang lebih sehat.
“Mungkin dulu ada ruang-ruang gelap antara media dan kekuasaan. Sekarang sistem sedang dibenahi, tapi komunikasi transisinya tidak terkelola dengan baik. Akibatnya muncul resistensi dari mereka yang merasa kehilangan peran,” katanya.
Jalan Tengah: Kolaborasi dan Etika Baru:
Eko mengajak pemerintah untuk tidak alergi terhadap kritik dan membuka ruang dialog yang sehat. Begitu pula media, ia minta agar kembali pada marwah sebagai pengawal informasi publik, bukan sekadar alat amplifikasi agenda tersembunyi.
“Mari duduk bersama. Kritik itu sehat, tapi jangan jadi senjata. Pemerintah perlu komunikatif, media perlu obyektif. Karena yang kita jaga bukan ego, tapi masa depan Situbondo,” serunya.
Penutup: Situbondo Butuh Visi, Bukan Sekadar Sensasi:
Isu THR dan mobdin boleh jadi hanya pintu masuk pada persoalan yang lebih luas: budaya komunikasi, relasi kekuasaan, dan integritas informasi. Saat masyarakat mulai lelah dengan konflik wacana, saatnya semua pihak menyadari bahwa Situbondo tak akan naik kelas lewat saling curiga.
“Kalau kita terus saling jegal, kapan Situbondo bisa sejajar dengan daerah maju lain? Ini waktunya semua pihak belajar rendah hati, introspeksi, dan kolaborasi,” pungkas Eko, aktivis yang dikenal tak pernah ragu menyuarakan nurani publik.
(Redaksi – Tim Siijenarnews Group Situbondo)
