Reportase.today Situbondo, 5 Juni 2025 – Pokmas Sumberanyar Berjaya, yang seharusnya menjadi contoh sukses penerapan program pembangunan jamban sehat, kini dirundung masalah. Program yang bertujuan meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat malah terancam alami kegagalan. Penyebabnya adalah dugaan penyimpangan terkait spesifikasi pembangunan jamban yang tidak sesuai standar, menimbulkan kekhawatiran atas kualitas dan efektivitas proyek tersebut.
Setelah diresmikan beberapa bulan lalu, sejumlah jamban yang dibangun melalui proposal yang diajukan Kelompok Masyarakat, kini mulai menunjukkan adanya indikasi terjadinya dugaan Korupsi. seperti yang terpantau bahwa saluran pembuangan menjadi bukti nyata karena tidak dikerjakan dan terdapat informasi jika masyarakat diminta untuk membiayai sendiri.
Warga yang merasa dirugikan menyampaikan protes keras, karena harus membiayai sendiri galian dan tempat pembuangan jamban itu. “Jamban yang baru dibangun bisa di cek bentuknya berbeda – beda sementara itu Kami juga khawatir akan terjadi masalah kesehatan karena jamban tidak berfungsi dengan baik. mirisnya lagi, warga penerima manfaat diminta untuk membiayai galian dan pembuatan pembuangan dengan biaya sendiri padahal didalam pengajuan sudah jelas di RAB nya ,” ujar salah satu warga yang tidak ingin namanya disebut.
Dalam hal tersebut ada informasi tentang keterlibatan seorang oknum anggota Dewan, yang di duga menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, bahkan ada dugaan korupsi yang sedang berproses.
“Kami sudah melakukan penelusuran awal dan menemukan bahwa besarnya anggaran saya duga tidak sesuai dengan spesifikasi bahan dan konstruksi jamban yang dikerjakan oleh pelaksana program pokmas Sumberanyar Berjaya ini. Ada indikasi bahwa pelaksana terkesan asal – asalan dan melakukan pemotongan anggaran secara tidak sah,” ujar Kris korlap LSM LPPAN.
Masalah ini sudah dilaporkan ke pihak berwenang Kejaksaan Negeri Situbondo, Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa program pembangunan jamban sehat ini terancam alami kegagalan serta adanya dugaan Korupsi yang dilakukan pelaksana dan oknum anggota Dewan.
Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan pihak terkait tentang pentingnya pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk lebih baik di masa yang akan datang.
(Sub)
