Reportase.today Situbondo Jatim Senin 25 November 2024: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran (Siti Jenar) Situbondo Siang ini Mendatangi DPRD Kabupaten Situbondo untuk Mengadukan Puluhan Penyimpangan di RSUD ABDOER RAHEM Situbondo.
Kedatangan Ketua Umum LSM SITI JENAR Awalnya Akan Menemui Komisi IV DPRD Situbondo akan tetapi dikarenakan tidak ada anggota yang berada di Ruangannya tadi Sore akhirnya Eko Ditemui 2 Anggota DPRD Komisi I Yaitu Yazid Hasyim dan H Muhammad Hasan Illiyin.
Setelah Pertemuan Dengan Beberapa Anggota Dewan Sore ini. Aktivis Anti Korupsi Asal Kota Besuki Situbondo ini secara resmi juga akan mengajukan audiensi dengan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoer Rahem untuk membahas temuan investigasi yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam pengelolaan rumah sakit tersebut.
Dalam pengajuan audiensi ini, Eko Febriyanto, Ketua LSM Siti Jenar, dengan lantang mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap sejumlah temuan yang menurutnya sangat memprihatinkan. Ia menyebutkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga kualitas pelayanan kesehatan yang dianggap jauh dari standar.
“Kami menemukan indikasi adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan di RSUD Abdoer Rahem. Salah satunya adalah Jawaban Kongkrit keluhan masyarakat terhadap buruknya pelayanan medis,” ungkap Eko dalam pernyataannya.
Salah satu temuan paling mencengangkan adalah utang RSUD Abdoer Rahem yang mencapai Rp 16,3 miliar. Utang ini terdiri dari tagihan kepada penyedia obat-obatan, makanan, hingga minuman. Kondisi ini, menurut Eko, tidak hanya mengancam operasional rumah sakit, tetapi juga berpotensi berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Eko juga meminta kejelasan terkait pengelolaan dana SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan deposito yang mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 5-10 miliar. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan utama LSM Siti Jenar kepada manajemen rumah sakit.
Program SEHATI yang selama ini diandalkan oleh RSUD Abdoer Rahem juga menjadi sorotan tajam. Dan LSM Siti Jenar juga akan meminta evaluasi SPH menyeluruh terhadap program ini, dengan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat miskin dan keberlanjutan rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan pemerintah.
Eko menyarankan agar program ini lebih disesuaikan dengan kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang diamanatkan Presiden. Skema pembiayaan juga perlu direvisi agar lebih adil, dengan melibatkan Pemkab Situbondo untuk turut serta menanggung beban biaya yang selama ini dirasakan memberatkan masyarakat.
Selain masalah keuangan, LSM Siti Jenar juga menyoroti pengelolaan aset rumah sakit, termasuk kendaraan dinas yang diduga tidak dimanfaatkan secara optimal. Beberapa kendaraan yang tercatat di antaranya Toyota Rush baru, Toyota Rush lama, Avanza hitam, Ertiga hitam, hingga mobil pick-up. Eko mendesak agar semua kendaraan difungsikan sesuai dengan kebutuhan operasional rumah sakit.
“Masak iya seorang Direktur yang sudah disediakan mobil dinas malah naik ojol tiap hari, sementara mobil dinas tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah terparkir di Rumah Sakit,” tandas Eko.
Eko Febrianto juga Mendukung Penuh Forum Komite Bersama RSUD Dr. ABDOER RAHEM yang Saat ini Menuntut dan Menindaklanjuti Hearing Komite bersama Direktur dan Pejabat Struktural RSUD ABDOER RAHEM yang dilaksanakan pada Hari Jum’at 22 November 2024 Kemarin. Yang mana mereka saat ini juga Menuntut 22 Point Yaitu:
1,Adanya Langkah Kongkrit untuk menyediakan Saldo Riil yang ada cukup untuk operasional RS kedepan tanpa menambah Hutang dan Memastikan stock Obat dan BHP Mencukupi untuk pelayanan dan kebutuhan operasional.
2, Meminta Transparansi Pengelolaan dana SIAPA dan Deposito sisa dari Manajerial Sebelumnya (Kurang Lebih Sekitar 5-10 Milyar)
Dan 20 Point Lainnya termasuk Rencana Tindak Lanjut SPH dan Evaluasi Program SEHATI, yang Tidak Disebutkan satu persatu oleh Ketua Umum LSM Siti Jenar Sore ini.
Menanggapi laporan ini, Anggota Komisi I DPRD Situbondo, Yazid, menyatakan bahwa keluhan masyarakat akan diteruskan ke Komisi IV, yang membawahi sektor kesehatan.
“Informasi dari masyarakat ini kami tampung dulu. Berhubung kesehatan adalah domain Komisi IV, kami akan menyampaikan laporan ini begitu mereka selesai menjalankan tugas lapangan,” ujar Yazid.
LSM Siti Jenar juga kembali menegaskan bahwa langkah kami ini bukanlah upaya menjatuhkan, melainkan mendorong perubahan positif demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Situbondo.
“Kami berharap RSUD Abdoer Rahem dapat segera berbenah. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat,” tutup Eko.
Kasus ini menyoroti betapa pentingnya pengelolaan fasilitas kesehatan secara profesional dan berintegritas, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan kesehatan berkualitas.
(Red/Tim-Biro Sitijenarnews group Situbondo Jatim)
