Reportase.today Bondowoso, 11 April 2026 – Penguatan tata kelola hutan berbasis keberlanjutan kembali menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke wilayah Perum Perhutani KPH Bondowoso. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang peninjauan lapangan, tetapi juga langkah konkret membangun kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan potensi agroforestry dan wisata hutan secara berimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Rombongan disambut langsung oleh Administratur KPH Bondowoso Misbakhul Munir bersama Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Dzakiyul Fikri, S.H., M.H. di Kantor Perhutani KPH Bondowoso, Jalan A. Yani No. 90. Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya peran bersama antara pengelola hutan dan aparat penegak hukum dalam menjaga keberlangsungan fungsi kawasan hutan produksi.
Dalam pemaparannya, Misbakhul Munir menjelaskan bahwa pengembangan agroforestry kopi di wilayahnya telah berkembang menjadi model percontohan yang dinilai berhasil. Konsep ini memanfaatkan ruang di bawah tegakan hutan (understorey) untuk budidaya kopi dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi tanah dan air. Selain menjaga kelestarian lingkungan, program ini juga terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui penguatan ekonomi berbasis komoditas unggulan.
Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Timur, Wawan Triwibowo, turut menegaskan bahwa pendekatan “by name, by address, by object” menjadi strategi kunci dalam memastikan akurasi dan transparansi pengelolaan lahan. Dengan sistem ini, setiap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan dapat dipetakan secara jelas, sehingga memperkuat kepastian garapan sekaligus memudahkan proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Agus Sahat S.T. Lumban Gaol, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi atas capaian pengelolaan agroforestry di Bondowoso. Ia menilai kopi Bondowoso memiliki daya saing tinggi yang telah menembus pasar internasional, menjadikannya sebagai komoditas strategis yang patut dijaga dan dikembangkan melalui tata kelola yang baik.
Kajati Jatim juga menekankan bahwa aspek hukum menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan kawasan hutan. Pendampingan hukum diperlukan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi, mulai dari perizinan hingga kerja sama pemanfaatan kawasan. Selain itu, pengawasan yang ketat menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi pelanggaran serta menjaga aset negara tetap aman dan terkelola secara bertanggung jawab.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa sinergi antara Perhutani dan aparat penegak hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip Good Forestry Governance. Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, kawasan hutan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Kunjungan ini sekaligus mempertegas bahwa keberhasilan pengelolaan hutan tidak dapat dicapai secara parsial. Diperlukan kerja sama yang solid antar lembaga guna memastikan setiap potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
(Red/Tim-Biro Siti Jenar Group Multimedia Bondowoso Jatim)
