Reportase.Today Situbondo, Jawa Timur — Senin, 15 September 2025: Di tengah teriknya siang, ratusan warga Banyuglugur mendatangi Kantor Pemkab dan DPRD Situbondo. Didampingi LSM Siti Jenar, mereka menuntut penutupan stockpile sawdust (serbuk kayu) yang sudah lama menimbulkan keresahan. Selain itu, mereka juga meminta evaluasi terhadap aktivitas tambang SIPB yang dinilai merugikan masyarakat.
Debu Sawdust Masuk ke Rumah dan Masjid:
Di antara massa aksi, Siti Aminah, seorang ibu rumah tangga, menceritakan kesehariannya yang terganggu akibat debu halus sawdust.
“Kalau angin kencang, debunya masuk ke rumah. Lantai harus berkali-kali disapu, anak-anak sering batuk, bahkan kadang mata mereka perih. Kami tinggal tidak jauh dari lokasi stockpile, jadi dampaknya langsung kami rasakan,” ujarnya.
Tak hanya rumah warga, tempat ibadah juga terkena imbas. Debu beterbangan sampai ke masjid yang letaknya hanya beberapa meter dari lokasi.
“Orang shalat jadi terganggu. Jemaah sering mengeluh bau menyengat kalau hujan. Ini jelas tidak layak,” kata Sumyadi Yatim Wiyono, tokoh masyarakat yang turut berorasi.
Petani Mengeluh Lahan Terdampak:
Di sisi lain, adapula seorang yang mengaku petani padi, mengaku sawahnya yang berada di selatan stockpile juga terkena dampak. Debu kayu yang terbawa angin kerap menutupi tanaman muda, sehingga pertumbuhan padi terganggu.
“Hasil panen jadi menurun. Dulu sawah ini bisa cukup untuk kebutuhan keluarga, sekarang tidak lagi. Sawdust itu benar-benar merusak,” keluhnya.
Sekretaris Daerah Situbondo, Wawan Setiawan, menjelaskan bahwa izin operasional stockpile sawdust dikeluarkan melalui OSS (Online Single Submission) nasional. Karena itu, Pemkab tidak bisa serta-merta menutupnya.
Namun, Wawan menegaskan bahwa Pemkab telah menurunkan tim gabungan dari DLH, Disperindag, dan Satpol PP untuk menindaklanjuti keluhan warga. Pengusaha diminta memperbaiki sistem pengelolaan, termasuk memasang pagar, jaring faranet, dan melakukan penyiraman rutin agar debu tidak menyebar.
“Kami berkomitmen melindungi masyarakat. Walaupun izinnya lima tahun, kami tetap bisa melakukan evaluasi dan penindakan jika terbukti merugikan warga,” jelas Wawan.
LSM Siti Jenar: Jangan Korbankan Warga Demi Industri.
Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto, menegaskan bahwa masalah sawdust hanya salah satu bagian dari persoalan lebih besar. Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi, minimnya kontribusi terhadap PAD, hingga kerusakan jalan akibat aktivitas industri dan tambang.
“Warga sudah jadi korban. Rumah kotor, masjid tercemar, sawah rusak, jalan berlubang. Sementara pengusaha untung besar, daerah tidak dapat PAD. Ini jelas tidak adil,” tegas Eko.
DPRD Janji Turun ke Lapangan:
Andi Handoko, Wakil Ketua DPRD Situbondo, menemui langsung massa aksi. Ia menyatakan DPRD akan meninjau lokasi stockpile sawdust keesokan harinya dan membawa hasilnya ke rapat resmi.
“Aspirasi warga akan kami tindaklanjuti. Dewan tidak akan tinggal diam terhadap persoalan ini,” ucapnya.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak warga yang dijamin undang-undang.
Ia mengakui adanya keluhan soal jalan rusak akibat kendaraan berat, meski menurut data kepolisian angka kecelakaan lalu lintas di Situbondo masih lebih rendah dibanding daerah tetangga.
Setelah menyampaikan tuntutan, warga membubarkan diri dengan tertib. Namun, mereka menegaskan akan terus memperjuangkan hak mereka sampai pemerintah benar-benar bertindak.
“Kami tidak ingin anak-anak tumbuh dalam lingkungan kotor, penuh debu dan polusi. Pemerintah harus berpihak pada rakyat kecil, bukan pada industri yang merusak,” tutur Siti Aminah dengan mata berkaca-kaca.
Kini, semua mata tertuju pada Pemkab dan DPRD Situbondo. Akankah suara rakyat Banyuglugur dijawab dengan tindakan tegas, atau kembali tenggelam di balik kepentingan industri stockpile sawdust?
(Redaksi/Tim Liputan Siti Jenar Group Multimedia)
