Situbondo Jatim – Desakan agar Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi) segera dibuka kini tidak lagi datang dari satu daerah. Lima kepala daerah di kawasan Tapal Kuda secara kompak menyuarakan tuntutan yang sama kepada pemerintah pusat agar ruas tol yang telah siap difungsikan segera dioperasikan demi mengurai kemacetan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, memperlancar distribusi logistik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur bagian timur.
Gerakan bersama tersebut diwujudkan melalui surat resmi yang diajukan oleh Bupati Probolinggo, Bupati Bondowoso, dan Bupati Situbondo kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aspirasi itu juga mendapat dukungan dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Jember. Seluruh perjuangan tersebut difasilitasi dan dikawal oleh Anggota DPR RI HM Nasim Khan, yang aktif membangun komunikasi dengan kementerian serta lembaga terkait agar pembukaan Tol Prosiwangi dapat segera direalisasikan.
Soliditas lima kepala daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa keberadaan Tol Prosiwangi telah berubah dari sekadar proyek infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan dunia usaha di kawasan Tapal Kuda.
Bupati Probolinggo menjadi kepala daerah pertama yang secara resmi mengajukan percepatan operasional ruas Gending–Kraksaan–Paiton melalui surat Nomor 600.1/352/426.112/2026 tertanggal 15 Juni 2026 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa konstruksi Paket 1 dan Paket 2 ruas Gending–Paiton telah rampung sehingga sudah layak difungsikan, baik secara operasional penuh maupun secara fungsional.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menilai keberadaan ruas tol tersebut sangat strategis mengingat Kecamatan Paiton merupakan kawasan Objek Vital Nasional (Obvitnas) karena menjadi lokasi PLTU Paiton sekaligus jalur utama distribusi logistik Jawa–Bali.
Pembukaan tol diyakini mampu memangkas waktu tempuh distribusi barang, menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan daya saing investasi, serta mendorong tumbuhnya sektor industri, perdagangan, dan pariwisata di wilayah timur Kabupaten Probolinggo.
Di sisi lain, tingginya volume kendaraan di Jalan Nasional Daendels selama ini sering memicu kemacetan panjang, terutama pada jam sibuk dan musim liburan. Jalan tol dinilai menjadi solusi nyata untuk memperbaiki konektivitas masyarakat menuju pusat layanan kesehatan, pendidikan, dan pusat-pusat ekonomi.
Aspek keselamatan juga menjadi alasan penting. Jalur Pantura Gending–Paiton selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan akibat padatnya kendaraan berat yang bercampur dengan kendaraan roda dua dan angkutan umum. Dengan beroperasinya jalan tol, kendaraan logistik dapat dialihkan sehingga risiko kecelakaan di jalan nasional diharapkan menurun secara signifikan.
Desakan serupa kemudian disampaikan oleh Bupati Bondowoso melalui surat tertanggal 9 Juli 2026. Namun fokus permohonannya lebih diarahkan pada pembukaan sementara akses Tol Prosiwangi sebagai jalur alternatif selama berlangsungnya pekerjaan perbaikan Jembatan Sumberanyar di Kecamatan Paiton dan rehabilitasi gorong-gorong pada ruas Tampora–Kalianget, Kabupaten Situbondo.
Kedua proyek tersebut menyebabkan penyempitan badan jalan di Jalur Pantura yang mengakibatkan antrean kendaraan mengular serta mengganggu kelancaran arus logistik menuju Bali maupun sebaliknya.
Menurut Pemerintah Kabupaten Bondowoso, pembukaan sementara jalan tol merupakan bagian dari strategi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk menjaga tingkat pelayanan jalan (Level of Service), mengurangi kemacetan, menekan waktu tundaan perjalanan, menjaga keselamatan pekerja proyek maupun pengguna jalan, serta memastikan distribusi barang tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo mengusulkan agar Interchange atau Exit Tol Suboh segera dioperasikan mulai Juli 2026.
Usulan yang dituangkan dalam surat Nomor 500.11/186/431.312/2026 tersebut menegaskan bahwa pembukaan Exit Tol Suboh akan memberikan dampak ekonomi yang luas, khususnya bagi wilayah Situbondo bagian barat yang meliputi Kecamatan Suboh, Besuki, Banyuglugur, Mlandingan, dan daerah sekitarnya.
Pemerintah Kabupaten Situbondo menilai keberadaan exit tol akan mempercepat distribusi barang dan jasa, memangkas biaya logistik, memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan investasi, memperkuat sektor perdagangan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, hingga mendorong pertumbuhan UMKM.
Selain manfaat ekonomi, Exit Tol Suboh juga diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta mendukung visi pembangunan daerah “Situbondo Naik Kelas” yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
Menguatnya dukungan dari lima kepala daerah menunjukkan bahwa pembukaan Tol Prosiwangi bukan lagi menjadi kepentingan administratif masing-masing kabupaten, melainkan telah berkembang menjadi kebutuhan regional yang menyangkut kelancaran mobilitas masyarakat, efisiensi logistik nasional, hingga penguatan ekonomi kawasan Tapal Kuda.
Dalam proses tersebut, HM Nasim Khan berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Melalui fungsi pengawasan dan representasi di DPR RI, ia mengawal aspirasi para kepala daerah agar mendapat perhatian dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta pengelola Jalan Tol Prosiwangi.
Apabila seluruh usulan tersebut mendapat persetujuan pemerintah pusat, manfaat yang dihasilkan diperkirakan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Jember, tetapi juga akan memperkuat konektivitas koridor logistik Jawa–Bali, meningkatkan keselamatan lalu lintas, mempercepat distribusi barang, menekan biaya transportasi, serta mempercepat pertumbuhan investasi di kawasan timur Pulau Jawa.
Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat. Aspirasi lima kepala daerah yang disuarakan secara serempak dan dikawal langsung oleh DPR RI menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan Tol Prosiwangi agar manfaat pembangunan infrastruktur strategis nasional dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
(Red/Tim)
