SITUBONDO – Respons Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terhadap pengaduan masyarakat mendapat apresiasi dari Ketua Umum LSM SITI JENAR (Situbondo Investigasi Jejak Kebenaran), Eko Febriyanto. Apresiasi tersebut disampaikan setelah lembaga antirasuah itu mengirimkan surat tanggapan atas laporan yang sebelumnya disampaikan organisasinya.
Surat pengaduan LSM SITI JENAR tercatat dikirim pada 3 November 2026. Menariknya, tanggapan resmi KPK telah diterima pada 8 November 2026, atau hanya berselang lima hari sejak laporan tersebut disampaikan.
Surat bernomor R/6999/PM.00.01/30.35/11/2026 itu ditandatangani langsung oleh Pimpinan Deputi Bidang Informasi dan Data, Eko Marjono.
Bagi Eko Febriyanto, kecepatan respons tersebut menjadi sinyal positif mengenai terbukanya ruang komunikasi antara masyarakat dan lembaga pemberantasan korupsi. Kendati demikian, ia berharap tanggapan administratif tersebut dapat menjadi awal dari proses penelaahan lebih lanjut terhadap materi pengaduan yang telah disampaikan.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran KPK RI. Respons yang kami terima menunjukkan bahwa saluran komunikasi dan pengaduan masyarakat tetap terbuka.
Harapan kami, respons administratif ini juga menjadi pintu masuk bagi penelaahan substansi pengaduan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ungkap Eko.
Pengawasan Anggaran dan Dugaan Jual Beli Proyek Jadi Perhatian
Pengaduan yang disampaikan LSM SITI JENAR berangkat dari keinginan agar tata kelola pemerintahan Kabupaten Situbondo mendapat perhatian dan pengawasan lebih serius.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pengelolaan anggaran daerah, termasuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Organisasi tersebut mendorong agar pengawasan melalui mekanisme monitoring dan supervisi dapat dilakukan secara menyeluruh.
Selain itu, LSM SITI JENAR turut menyampaikan sejumlah informasi dan dugaan mengenai praktik jual beli proyek APBD. Informasi tersebut dinilai perlu ditelaah secara profesional oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
Eko menilai, pengelolaan anggaran publik tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administrasi pemerintahan. Di balik setiap anggaran yang dialokasikan, terdapat tanggung jawab untuk memastikan uang rakyat digunakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, setiap rupiah yang berasal dari pajak maupun pendapatan daerah harus diarahkan pada kepentingan masyarakat. Karena itu, informasi mengenai kemungkinan penyimpangan, konflik kepentingan, pengaturan proyek, maupun praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara perlu mendapatkan perhatian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pembatalan Demonstrasi Tidak Menghentikan Pengaduan ke KPK
Sebelum menerima surat tanggapan KPK, LSM SITI JENAR sebenarnya telah merencanakan aksi penyampaian pendapat di muka umum di depan Gedung Merah Putih KPK RI.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 4 November 2026 tersebut akhirnya dibatalkan. Keputusan itu disampaikan oleh Eko Febriyanto selaku penanggung jawab sekaligus koordinator aksi setelah mempertimbangkan sejumlah perkembangan situasi.
Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan adalah dinamika yang muncul setelah kehadiran Kapolda Metro Jaya bersama sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya dalam kegiatan peringatan Sumpah Pemuda yang diprakarsai Raffi Ahmad di kawasan Bundaran HI.
Kegiatan tersebut dipersepsikan oleh sejumlah kalangan, termasuk LSM SITI JENAR, sebagai panggung yang berpotensi mengonter gerakan mahasiswa dan elemen aktivis yang sebelumnya menyampaikan aspirasi.
Situasi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai posisi institusi kepolisian dalam kehidupan demokrasi, khususnya ketika masyarakat sipil menyampaikan kritik dan pendapat.
Terlebih, Polda Metro Jaya merupakan institusi yang menjadi tujuan penyampaian pemberitahuan sekaligus permohonan pengamanan rencana aksi tersebut.
Meski demikian, Eko menegaskan bahwa pembatalan demonstrasi tidak dapat dimaknai sebagai penghentian perjuangan organisasi. Keputusan itu hanya menyangkut perubahan metode penyampaian aspirasi, bukan perubahan terhadap tujuan pengawasan pemerintahan.
“Kami kemarin membatalkan aksi, bukan membatalkan pengaduan. Kami mengubah metode, bukan mengubah tujuan,” tegasnya.
Tempuh Berbagai Saluran Resmi untuk Menyampaikan Pengaduan
Sebagai tindak lanjut, LSM SITI JENAR memastikan bahwa penyampaian informasi dan dokumen pengaduan kepada KPK tetap berjalan meskipun rencana demonstrasi tidak terlaksana.
Eko menjelaskan, organisasinya telah menggunakan sejumlah fasilitas komunikasi resmi yang disediakan KPK. Di antaranya melalui Whistleblower’s System (WBS), email pengaduan KPK, serta email Unit Layanan Informasi dan PPID melalui alamat informasi@kpk.go.id.
Komunikasi juga dilakukan melalui sejumlah kontak resmi dan jajaran yang berkaitan dengan pelayanan pengaduan maupun Hubungan Masyarakat KPK.
Tidak hanya melalui jalur elektronik, dokumen pengaduan berikut sejumlah lampiran pendukung juga telah dikirimkan menggunakan layanan pengiriman paket sebagai bagian dari penyampaian berkas secara resmi.
Sementara itu, pemberitahuan pembatalan aksi telah disampaikan secara langsung kepada Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Metro Jaya cq. Pelayanan STTP/Urpas di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Surat pemberitahuan tersebut dikirimkan pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Dengan berbagai langkah tersebut, Eko menegaskan bahwa organisasi tetap memilih jalur kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi. Baginya, demonstrasi bukan satu-satunya cara untuk mendorong perubahan maupun mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Minta KPK Menelaah Laporan Secara Objektif dan Profesional
Dalam menyampaikan pengaduan, Eko juga menekankan bahwa LSM SITI JENAR tidak bermaksud menciptakan kegaduhan, mencari sensasi, ataupun membangun tuduhan terhadap pihak tertentu.
Ia mengatakan, organisasinya tidak ingin mendahului proses hukum dengan menyimpulkan seseorang atau kelompok tertentu bersalah sebelum ada pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.
Menurutnya, masyarakat mempunyai hak sekaligus tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Terlebih, pengelolaan keuangan negara berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar itu, seluruh informasi dan dokumen yang telah disampaikan kepada KPK diharapkan dapat diperiksa secara profesional, objektif, independen, serta proporsional.
Apabila dalam proses penelaahan ditemukan indikasi yang memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti, Eko berharap KPK dapat mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Keterlibatan masyarakat melalui pelaporan resmi, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan pengawasan konstruktif merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih.
Dukung Rio–Ulfi, tetapi Tetap Jalankan Fungsi Pengawasan
Di tengah upaya mengawal tata kelola pemerintahan Situbondo, Eko turut menyampaikan pandangannya mengenai hubungan antara dukungan politik dan tanggung jawab masyarakat dalam mengawasi pemerintah daerah.
Ia mengakui bahwa dirinya bersama sejumlah elemen masyarakat pernah memberikan dukungan politik kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah, dalam kontestasi Pilkada sebelumnya.
Namun, dukungan tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk membenarkan seluruh kebijakan pemerintah tanpa evaluasi.
Sebaliknya, dukungan politik justru melahirkan tanggung jawab moral untuk memastikan amanah pemerintahan dijalankan sesuai harapan masyarakat.
Eko menegaskan, kritik yang disampaikan organisasinya bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah daerah. Pengawasan tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap arah pembangunan dan masa depan Kabupaten Situbondo.
Ia berharap pemerintahan Rio–Ulfi mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Perbaikan tata kelola pemerintahan, profesionalitas birokrasi, transparansi anggaran, serta pembangunan yang berpihak kepada kepentingan publik menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan.
“Harapan kami sederhana. Kami ingin Situbondo menjadi lebih baik, berkembang, dan benar-benar naik kelas. Jangan sampai perjalanan pemerintahan hari ini justru mengulang persoalan yang sama, bahkan lebih buruk dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kami ingin ada perubahan yang bisa dirasakan masyarakat, bukan sekadar perubahan slogan dan janji politik,” ungkapnya.
Kritik dan Pengawasan Dinilai sebagai Bagian dari Demokrasi
Lebih jauh, Eko mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik semestinya tidak menutup diri terhadap kritik. Selama disampaikan berdasarkan informasi, data, dan kepentingan masyarakat, kritik merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi.
Pemerintahan yang transparan dan akuntabel membutuhkan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, pejabat publik juga dituntut memiliki keterbukaan terhadap evaluasi dan masukan dari berbagai elemen.
Menurut Eko, keberhasilan pemerintah daerah tidak cukup diukur berdasarkan banyaknya proyek pembangunan, besarnya anggaran yang terserap, ataupun pencapaian administratif.
Ada aspek yang jauh lebih penting, yakni kualitas hasil pembangunan, ketepatan penggunaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan harus terbebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terlihat dari sisi fisik, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Eko berharap seluruh pihak dapat memahami bahwa pengawasan masyarakat sipil bukanlah ancaman bagi pemerintah. Justru, pengawasan yang konstruktif dapat menjadi salah satu instrumen untuk mencegah penyimpangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
“Kami tidak sedang mencari musuh di pemerintahan. Kami hanya ingin memastikan amanah rakyat tidak disalahgunakan. Siapa pun yang memegang jabatan publik harus siap diawasi, dievaluasi, dan dimintai pertanggungjawaban.
Sebab jabatan adalah amanah, sedangkan anggaran yang dikelola adalah uang rakyat,” pungkas Eko.
LSM SITI JENAR Pastikan Terus Mengawal Perkembangan Laporan
Diterimanya surat tanggapan KPK pada 8 November 2026 menjadi perkembangan terbaru dalam rangkaian pengaduan yang disampaikan LSM SITI JENAR.
Organisasi tersebut menyatakan akan terus memantau perkembangan laporan dan berharap seluruh informasi yang telah diserahkan mendapatkan perhatian sesuai mekanisme kelembagaan.
Bagi Eko Febriyanto, mengawal pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak harus selalu dilakukan melalui aksi demonstrasi. Penyampaian pengaduan resmi, penyerahan dokumen pendukung, komunikasi dengan lembaga negara, edukasi publik, serta pengawasan berkelanjutan juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat sipil.
Dengan demikian, pembatalan aksi di depan Gedung Merah Putih KPK tidak mengakhiri langkah LSM SITI JENAR dalam mendorong pengawasan tata kelola pemerintahan Kabupaten Situbondo.
Pesan yang ingin disampaikan Eko tetap sama: pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dan penyelenggaraan pemerintahan harus terus berjalan, siapa pun yang sedang memegang jabatan.
Aksi boleh batal, tetapi pengawasan tidak boleh berhenti. Kami mengubah cara, bukan mengubah tujuan.
(Red/Tim-Biro Siti Jenar Group Multimedia)
